Bukan PKB Dan PPP, Ini Sikap Politik NU Menjelang Pemilu 2024

Ilustrasi Ketua Umum PBNU menolak politik praktis

Menjelang pemilu 2024 tentu yang paling banyak dicari oleh masyarakat adalah sikap politik Nahdlatul Ulama atau yang biasa disingkat NU yang sekarang sudah berumur 1 Abad ini.

Hal ini berdasarkan  banyaknya anggota yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, Keanggotaannya saat ini hampir mencapai 100 juta jiwa. 

Karena alasan tersebut sudah menjadi hal wajar jika NU disebut sebagai ormas terbesar di Indonesia bahkan di dunia.

Di usianya yang mencapai 1 abad ini tentu ulama NU tidak pernah sembarangan dalam menentukan sikap politiknya pada pemilu 2024 nanti.

Bisakan di sini, kita bahas sejarah Nahdlatul Ulama sebelum kita masuk ke inti pembahasannya?

Wah, ide bagus. Hanya saja sudah terlalu banyak yang membahas sejarah NU dalam  beberapa artikel bahkan buku-buku yang beredar di pasaran.

Bilang saja anda malas yang mau basa-basi, atau paling anda malas yang mau mengetiknya?

Nah, itu sudah tahu. Jadi Intinya dalam tulisan ini saya akan lebih fokus pada sikap politik NU menjelang pemilu 2024.

Sikap Politik NU Di Era Gus Yahya

Di dalam tulisan yang dipublikasi oleh NU Online, menyampaikan sikap politik NU di era Gus Yahya tidak akan mendukung salah satu partai politik. Baik itu PKB atau PPP yang dikenal lahir dari tubuh NU.

Selain itu NU tidak akan mendukung calon presiden dan wakil presiden dengan menggunakan kendaraan Organisasi. 

Hal ini agak sedikit berbeda dengan pesta demokrasi 5 tahun silam, yang secara terang-terangan NU mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden.

Walau sekarang NU tidak terlibat secara langsung dalam kontestasi politik 2024, Namun Gus Yahya yang merupakan ketua PBNU tetap mengizinkan warga nahdiyin untuk menentukan pilihannya pada pemilu 2024 nanti.

Sikap ini memang seharusnya diambil oleh NU karena memang secara kelembagaan NU tidak terlibat dalam politik praktis.

Melainkan politik yang diterapkan oleh NU adalah politik kebangsaan dan kenegaraan. Oleh karenya NU secara sikap harus berdiri di atas semua partai politik yang akan mengikuti pemilu 2024 nanti.

Jadi bagi warga NU jika ada partai politik yang membawa nama NU sebagai kendaraannya untuk berkampanye. Jelas itu adalah dongeng sebelum tidur hehe.

Sikap Warga NU Menjelang Pemilu 2024

Dalam menjalankan amanat konstitusi warga NU terbagi menjadi dua bagian ketika akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 nanti.

Warga NU yang Tinggal di Pedesaan

Warga NU yang menetap di desa dalam menentukan pilihannya cendrung mengikuti kiai atau tokoh masyarakat yang berada di sekitarnya.

Hal ini dikarenakan minimnya minat masyarakat pada politik serta kurangnya informasi politik yang sampai kepada masyarakat desa.

Sehingga membuat masyarakat kurang memahami terkait politik yang  membuatnya lebih mengikuti kiai dan tokoh masyarakat di sekitarnya.

Warga NU yang Tinggal di Kota

Berbeda dengan warga yang tinggal di pedesaan, warga NU yang tinggal di kota lebih cendrung mandiri dalam menentukan sikap politiknya. 

Hal ini dikarenakan pemahaman politik yang lebih merata dan tingkat kesadaran politik di kota jauh lebih besar dari pada di desa.

Pedoman Berpolitik Warga NU

Bagi Nahdlatul Ulama berpolitik merupakan bentuk keterlibatan warga negara terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyeluruh  sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.

Politik yang digunakan oleh warga NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan, dengan menjunjung persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama. Hal tersebut dilakukan dengan niat beribadah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Politik bagi NU merupakan bentuk dari pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, dengan cara mendidik warga negara yang sadar akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya demi tercapainya kemaslahatan bersama.

Selain itu politik bagi NU harus dilaksanakan dengan menjunjung moral, budaya yang berdasarkan pada pancasila.

Menurut NU berpolitik harus dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku. serta menggunakan mekanisme musyawarah dalam memecahkan permasalahan.

Selain itu, politik bagi NU harus dilaksanakan dengan memperkuat konsensus-konsensus nasional dengan tetap menjunjung akhlakul karimah sesuai dengan ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah.

Menurut NU berpolitik jangan sampai mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.

Ketika terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan maka warga NU di wajibkan saling menghargai dan dijalankan dengan suasana persaudaraan sehingga tetap utuh persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

yang terakhir bagi NU berpolitik menuntut komunikasi timbal-balik dalam pembangunan nasional.

Itulah sedikit pemaparan tentang sikap politik NU pada pemilu 2024. jika ada pembahasan yang kurang, ayo bahas di warung kopi. dengan catatan saya di traktir, oke. Hehe.